Berada Dalam Satu Atap Komite yang Sama, Legislator Heran Ada Perbedaan Data Terkait Dugaan TPPU Rp349 Triliun

30-03-2023 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR Supriansa dalam rapat Komisi III DPR bersama KNK-PP-TPPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI membandingkan data yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Ia melihat ada perbedaan dalam data terkait dugaan TPPU Rp 349 Triliun yang disampaikan. Perbedaan data ini ia sebut pemandangan kurang sedap. 

 

“Saya mau melihat begini, kalau niatnya memang baik kita mau buka tabir gelap ini, sebesar Rp349 triliun. Yang semula disebutkan Rp300 triliun. Namun pemandangan ada yang kurang sedap yang saya saksikan, Prof," kata Supriansa dalam rapat Komisi III DPR bersama KNK-PP-TPPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). 

 

Supriansa membandingkan data yang dipaparkan Mahfud ada dugaan TPPU sebesar Rp35 triliun di lingkungan Kemenkeu. Sementara Sri Mulyani sebelumnya menyampaikan nilai itu hanya Rp3,3 triliun data rapat dengan Komisi XI DPR. 

 

Politisi Fraksi Partai Golkar itu terheran lantaran kedua Menteri tersebut berada dalam Komite Nasional Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU). Namun, keduanya memegang dua data yang berbeda. Ia pun mempertanyakan apakah data ini pernah dibahas di internal KNK PP TPPU sebelum dibuka kepada publik. 

 

"Kalau dua pendapat ini, dan saya lihat di dalamnya SK ini adalah berada dalam satu atap sebenarnya. Bapak sebagai ketua kemudian Ibu Sri juga ada di dalam. Kalau begitu, apakah pernah data-data ini dibuka di dalam lembaga keorganisasian TPPU ini? Kalau pernah kenapa bisa terjadi perbedaan, kenapa tidak ribut di dalam dulu, baru ributnya ke luar?” tuturnya. 

 

Untuk itu, Ia pun mendukung untuk pemerintah membuka dugaan TPPU senilai Rp349 triliun itu. Ia juga berharap segera ada titik temu atas data yang clear untuk bisa segera dibuka ke publik.

 

“Tapi saya memberikan dukungan penuh untuk dibuka ini. Tapi mohon maaf saya menyatakan ada harapan kita satu dua hari yang kita lewati ini, kita akan menunggu ada benar-benar dibuka sesuatu sehingga menggemparkan orang-orang yang suka bermain main dengan TPPU," tandasnya. (gal/aha)

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...